Pembentukan KIM

1. Latar Belakang

Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang cukup signifikan seiring dengan tuntutan diera globalisasi saat ini, sehingga disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (K I P) dan  secara efektif  mulai diberlakukan pada bulan April 2010. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan, pada dasarnya setiap informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi public, kecuali informasi public yang dikecualikan sebagaimana tertuang pada pasal 17 Undang-undang nomor 14 tahun 2008, hal ini tentunya sejalan dengan salah satu pilar informasi , yaitu Transparansi menuju Clean Government dan Good Governance.

Bahwa di setiap kecamatan, kota/kabupaten dan kelurahan/desa perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.

KIM dibentuk untuk menemukan masalah bersama mengenai diskusi anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerjasama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

 

2. Bentuk Pemberdayaan KIM

Fasilitas peningkatan kemampuan akses terhadap informasi (dalam bentuk sarana jaringan dan perangkat komputer), fasilitas pengembangan proses diskusi, fasilitas pengembangan implementasi informasi yang telah diakses, fasilitas perluasan jangkauan disemenasi informasi dari kelompok kepada masyarakat, penyelenggaraan kompetensi antar kelompok (memperlihatkan prestasi yang dicapai dan menggairahkan kompetensi positif yang berujung pada peningkatan terus menerus prestasi kelompok.

 

3. Sasaran Pembinaan

Sasaran : terciptanya pola pembinaan KIM secara terus menerus dalam pengembangan sumber daya manusia; terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembinaan Kim secara terpadu dan berkesinambungan; terciptanyan KIM sebagai wahana penggerak partisifasi aktif masyarakat dalam hal penyampaian informasi dan penyalur aspirasi masyarakat.

 

4. Tahapan Pemberdayaan KIM di Kelurahan/Desa

A.     Sosialisasi

Pendataan/ merevitalisasi kelompencapir di kelurahan sebagai embrio KIM; koordinasi dengan pemerintah kelurahan (tokoh masyarakat); penentuan lokasi KIM.

B.     Fasilitas

Pelaksanaan pembentukan, kemudahan akses informasi, kemudahan layanan informasi.

 

5. Aktivitas pokok KIM

Akses informasi, yaitu mengakses informasi dari berbagai sumber baik langsung maupun tidak; diskusi, yaitu setelah mengakses informasi kemudian dilakukan diskusi, tukar menukar informasi, pecahkan masalah; implementasi, yaitu tahapan yang sebelumnya diputuskan akan menerapkan dan mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh.

 

6. Jenis dan Permodelan KIM

Permodelan KIM berbasis IT, jasa, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), majlis ta`lim, tradisional (Metra).

 

7. Potensi Pembentukan KIM 

  1. Tingginya partisipasi masyarakat dan pembangunan kelompok;
  2. Disetiap kecamatan atau kelurahan hingga ke tingkat RW dan RT, terdapat kelompok-kelompok yang bergerak diberbagai bidang;
  3. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan aktifitas kelompok;
  4. Ruang juang Jangkauan komunikasi.

 

8. Dasar Hukum

  1. Permenkominfo No. 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Deseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Permenkominfo No. 17 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  3. Permen Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
  4. Permenkominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.
  5. Surat Edaran Sekda Kabupaten Buleleng No. 480/2434/Kominfo, Tgl. 13 Juni 2011 tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Buleleng.

 

9. Tujuan

     Tujuan dibentuknya KIM untuk menemukan masalah dan mendiskusikannya bersama kelompok, mengenali dan mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut, membuat keputusan bersama, mengembangkan jaringan informasi dalam memecahkan masalah tersebut dan mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar KIM/LKM dengan pemerintah atau sebaliknya.

 

10. Hambatan

  1. Rendahnya tingkat pemahaman kelompok terhadap nilai informasi.
  2. Masih rendahnya jaringan komunikasi dengan pihak luar.
  3. Masih rendahnya kepedulian terhadap sarana prasarana yang dimiliki.
  4. Masih rendahnya memahami lintasan peluang.

 

​11. Kesimpulan

  1. Sesuai dengan amanat Undang-undang dan Peraturan Menkominfo dipandang perlu untuk dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dimasing-masing kelurahan/desa dan bila memungkinkan sampai ke tingkat Rt dan Rw, guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat dalam mengisi ruang dan waktu.
  2. Guna memudahkan pembentukan KIM diperlukan adanya revitalisasi kelompok-kelompok yang sudah terbangun dimasyarakat sebagai embrio untuk pembentukan KIM
  3. Optimalisasi pemanfaatan media internal dan eksternal guna mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kehadiran  KIM di wilayah Kabupaten Bupaten Buleleng, Kecamatan Sukasada khususnya di Desa Panji.

12. Surat Keputusan Kepala Desa Panji tentang pembentukan KIM Surya Bhuana Panji

       KIM Surya Bhuana Desa Panji dibentuk pada tanggal 14 Juni 2023 di Aula Kantor Desa Panji melalui Surat Keputusan Perbekel Panji No. 26 Tahun 2023 tentang Susunan Pengurus Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) " Surya Bhuana Panji" Desa Panji Kecamatan Sukasada Periode 2023/2028.

       Adapun Surat keputusan tersebut dapat kami lampirkan sebagai berikut (terlampir)